Impartial Mediator Network Sejak 2016 telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung Penguatan Kelembagaan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Aceh.
Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya. Berdasar data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, wilayah Sumatera paling banyak terjadi konflik tenurial kawasan hutan. Isu-isu yang berkembang di Konflik Tenurial Hutan dan lahan diantaranya ketimpangan penguasaan, pemberian ijin yang tidak terkoordinasi, terabainya hak masyarakat local/ adat dan kurang efektifnya kelembagaan & mekanisme penanganan konflik serta masih banyak isu yang berkembang.
IMN dengan Dinas Kehutanan Aceh sejak tahun 2016 menandatangani MoU tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Terdapat 4 ruang lingkup kerjasama, yaitu :
1) Peningkatan kapasitas untuk penanganan konflik tenurial kawasan hutan,
2) Pilot Project penanganan konflik tenurial di wilayah KPH,
3) Asistensi penanganan konflik tenurial kawasan hutan dan
4) Pengembangan kebijakan serta panduan penanganan konflik tenurial kawasan hutan.
Hingga tahun 2018 IMN bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh melaksanakan kegiatan bersama, diantaranya tahun 2016 ada pemetaan konflik tenurial di KPH Pocut Meurah Intan dan asistensi mediasi di KPH PMI (Pilot Project) serta pelatihan mediasi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan di Aceh. Tahun 2017 IMN masuk tim penyusunan Pergub Aceh 10/2017 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. IMN tahun 2018 melakukan Penguatan Kelembagaan Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan di Aceh dengan beberapa kegiatan, yaitu : terdapat 8 orang mediator bersertifikat Mahkamah Agung RI, terdapat 18 asesor konflik tenurial dan asistensi pemetaan di KPH I, II dan III, serta penyusunan draft roadmap dan SOP penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan di Aceh.
