Author Archives: admin

Berau, IMN (07/09/2015) – Impartial Mediator Network (IMN) menjadi trainer dalam acara pelatihan Mediasi Konflik Tenurial di Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang, seperti pemerintah (Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelola Hutan Berau Barat—KHP BB), masyarakat, LSM dan pelaku bisnis seperti Inhutani dan perusahaan tambang, Berau Cold. Terselenggara atas kerja […]

YOGYAKARTA, IMN (12/07/2015) – Setelah rangkaian Pelatihan Mediasi Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu, Impartial Mediator Network (IMN) bekerja sama dengan Dinas Perkebunan (Disbun) Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim) adakan pelatihan serupa di Yogyakarta. Pelatihan yang berlangsung sejak tanggal 25-27 Mei 2015 di Hotel Santika Yogyakarta ini […]

PONTIANAK, IMN (12/07/2015) – Sebagai upaya untuk mendorong dan memperkuat pemahaman tentang mediasi dalam penyelesaian konflik sumber daya alam, Impartial Mediator Network (IMN) menyelenggarakan Pelatihan Mediasi Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam dengan peserta yang berasal dari Instansi pemerintah, Kelompok masyarakat sipil (LSM), asosiasi pengusaha hutan (APHI) dan kelapa sawit (GAPKI), perusahaan dan juga perwakilan masyarakat […]

SAMARINDA, IMN (12/07/2015) – Impartial Mediator Network (IMN) yang didukung oleh The Asia Foundation mengadakan Pelatihan Mediasi Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur. Acara yang berlangsung di Kota Samarinda ini berlangsung dari tanggal 10-12 Maret 2015, dan diikuti oleh 19 orang peserta yang berasal dari perwakilan masyarakat adat dan LSM, perwakilan dari Dinas […]

Jakarta -‎ Di era reformasi yang disertai penguatan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), konflik pertanahan (agraria) cenderung mengalami peningkatan, yang bahkan diikuti dengan tindakan kekerasan. ‎Konflik agraria pada umumnya disebabkan dan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya masih digunakannya pendekatan kekerasan dan keamanan dalam selesaikan konflik. Belum lagi, kekuatan perlawanan rakyat sudah tumbuh secara […]

Amankaltim.blogspot.com – Konflik Elisason Tokoh Adat Dayak Kaltim dengan dua personel kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara diakhiri dengan damai. Perdamaian disetujui kedua belah pihak dengan menanggalkan tatanan hukum positif negara dan beralih ke hukum adat, mengingat kedua belah pihak merupakan suku asli Kalimantan Timur. Mediasi perdamaian berlangsung di Sekretariat Dewan Adat Dayak (DAD) Kukar, Tenggaronng […]

inkrispena.org – Selama 2009-2014, jumlah konflik agraria struktural, yaitu konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik dan mengakibatkan banyak korban serta berdampak luas secara sosial, ekonomi dan politik, di Indonesia meningkat dengan tajam. Pada tahun 2009, ada 89 konflik agraria. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun sampai 2014. Pada 2014, […]

(Oleh : Muhammad Ikhsan, Palembang) Ikhwanuddin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol-Linmas) Sumatera Selatan menjelaskan, hingga tahun 2014 tercatat 84 kasus pertanahan di Sumsel. Konflik tersebut menyebar di 13 kabupaten dan kota. “Sebanyak 72 di antaranya merupakan konflik lahan perkebunan, 8 konflik lahan pertambangan, 3 konflik HTI, dan 1 konflik di lokasi […]

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengimbau agar masyarakat tidak lagi menggunakan jalur pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Pasalnya, besar kemungkinan penyelesaian melalui pengadilan justru merugikan masyarakat. “Kita imbau masalah persengketaan tanah jangan lewat pengadilan, lebih baik melalui mediasi,” kata Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (23/1/2015). […]

Dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, seringkali kali dijumpai konflik yang terjadi antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat atau antar perusahaan lain. Semenjak awal, upaya antisipasi perlu dilakukan supaya menghindari dampak kerugian konflik yang mesti ditanggung pelaku usaha. Tudingan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi pemicu konflik perlu menjadi perhatian serius pemangku kepentingan sawit di […]